Opini : Carut Marut Demokrasi Di Tubuh Koalisi

Rizvan Nanda Irianto Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

NewMalangPos – AJANG politik nasional Indo­ nesia kembali diriuhkan per­ nyataan Agus Harimurti Yu­ dhoyono (AHY) tentang adanya upa­ ya peralihan kekuasaan atau kudeta oleh anggota serta mantan anggota Partai Demokrat yang terhubung de­ ngan orang luar. AHY secara eksplisit menyebut orang luar tersebut adalah pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi.

Meski AHY tak langsung menyebut nama, setelah konferensi pers para politikus Partai Demokrat dalam circlenya mengonfirmasikan salah satu nama dari pihak istana yang dimaksud ialah Moeldoko, yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepreside­ nan. Komunikasi politik AHY sontak menjadi kegaduhan dan memantik ragam pandangan dalam memaknai paradigma dan dampak dari per­ nyataan itu.

Apa yang dilakukan AHY dan para petinggi Partai Demokrat bisa di­ maknai dalam dua situasi. Pertama, ini merupakan bagian dari strategi pertahanan diri AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama jajaran pengurus yang telah diben­ tuknya saat ini. Pesan terbuka yang disampaikan AHY menunjukkan kegundahannya sebagai nakhoda Partai Demokrat.

Menurutnya, ada gerakan poli­ tik yang mengarah ke upaya pen­ gambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan serta moral Partai Demokrat. Itu serupa per­ nyataan perang, yang sesungguhnya bisa dimaknai dengan upaya per­ lindungan diri. Dengan membuka pernyataan ke publik, sepertinya diharapkan skenario pihak di luar AHY, yang awalnya bergerak senyap melalui jejaring antarpribadi dan organisasi di daerah, akan didorong muncul ke permukaan.

Demikian dengan pernyataan yang menyerang pejabat di sekitar Presiden Jokowi, sekaligus mengirim surat permintaan klarifikasi, menjadi cara AHY yang mungkin juga dipandu SBY untuk membawa pertarungan di bilik senyap internal Partai Demokrat ke tengah pergulatan opini publik. Cara seperti ini mengingatkan model komunikasi politik SBY di masa men­ jabat Presiden RI dan juga nakhoda Partai Demokrat.

Situasi selanjutnya adalah manaje­ men isu, khususnya persoalan yang sedang menerpa partai Demokrat sontak menjadi publitas politik, se­ cara otomatis media massa langsung mengulasnya saat pernyataan panas ini keluar dari AHY, termasuk netizen di media sosial yang ikut meramaikan polemik ini. Problema politik yang awalnya hanya bersifat internal kini diseret ke permukaan publik, dibum­ bui dengan diksi menyeruak seperti kudeta, gerakan politik, keterlibatan istana, dukungan sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

Seakan memberitakan betapa seriusnya persoalan yang dihadapi AHY sebagai orang nomor satu Par­ tai demokrat. Jika menempatkan diksi kudeta di sisi pengelolaan partai Demokrat, tampak ini akan menjadi gejolak isu yang mudah tersulut. Ti­ dak mudah mengganti ketua umum sebuah partai tanpa ada dukungan dari anggota pusat hingga cabang. Tentu semua mekanisme bersandar pada konstitusi organisasi atau yang biasa disebut AD/ART.

Jelas, AD/ART adalah konstitusi mutlak sebuah organisasi yang semua anggotanya wajib tunduk dan patuh bukan diubah seenaknya sendiri. Jika pun benar adanya pergerakan ‘kudeta’ kepemimpinan AHY, pasti butuh upaya dalam penggalangan basis dukungan yang kokoh dari seluruh lapisan penggerak partai. Apalagi dengan menggandeng KSP Moeldoko sebagai katalisator peruba­ han rezim di partai Demokrat. Harus dengan perjuangan ekstra supaya dapat bermanuver sehingga dapat menggeser dan mengkudeta AHY. Hal ini mungkin telah tercapai seiring dilaksanakannya KLB Deli Serdang menghasilkan rezim baru yang masih rancu legalitasnya. Menurut SBY, ke­ giatan tersebut ilegal karena berbagai prasyarat terselenggaranya kegiatan belum terpenuhi.

Substansi Masalah

Publik tidak boleh terjebak dalam perhelatan drama elit semata, tetapi harus melihat inti dari perma­ salahan yang kini dihadapi. Hal substantif pertama yaitu mekanisme atau aturan tata kelola parpol di Indo­ nesia. Tidak bisa dipungkiri, partai politik di Indonesia dideskrip­ sikan sebagai organisasi yang leader­ centric, yaitu partai yang didominasi suatu lingkaran elit politikus. Situasi ini bermula di saat se­seorang merasa paling berpengaruh dalam partai sehingga kekuatan figur yang begitu dominan membuat partai berada dalam situasi yang mengalami penurunan kualitas, misalnya, tidak memberi ruang yang demokratis dalam pemilihan jabatan utama partai. Tokoh utama akhirnya dapat melewati batas kewenangan konsti­ tusi organisasi, meski secara formal seremonial teknis demokratisasi ditunjukkan sebagai adanya proses, namun dari kualitas realitanya jauh dari kata demokrasi.

Misalnya dengan majunya AHY sebagai calon tunggal ketua umum partai Demokrat pada Kongres V Senayan, Jakarta. Mekanisme ini dalam kemudian hari akan menimbulkan ketidakpuasan kader yang suatu saat pasti akan meledak. Tentu tata kelola organisasi parpol wajib dibenahi melalui aturan dan standar yang modern. Kaderisasi ha­ rus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan harus dioptimalkan dan membangun identitas, serta budaya partai yang jelas.

Menjaga integritas dan legitimasi Partai yang selama ini sudah dinilai baik. Selanjutnya, soal KSP Moel­ doko dan pejabat penting lain di era kepemimpinan presiden Jokowi, jelas tidak dibenarkan melakukan upaya gerakan politik pada Partai Demokrat. Menurut saya, sangat dimungkinkan hal ini disebabkan karena motif politik elektoral atau pemilu pada 2024 mendatang, dan tergoda menempuh cara instan un­ tuk menguasai ‘rumah’ orang lain. Itu bukan tindakan terpuji, alih­alih ingin membenahi tapi malah meru­ sak demokrasi. Dengan ditetapkan­ nya KSP Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB Deli Sumatra Utara dan merangkap sebagai ketua kantor staf presiden akan menjadikan masalah baru dalam ekosistem politik Indonesia. Mengutip Irma Suryani, politisi partai NASDEM, ‘’sebaiknya Moel­doko mengundurkan diri dari Kantor Staf Presiden, agar Presiden tidak terseret­seret dengan masalah pribadi pembantunya.’ Tetap saja ini adalah negara hukum, semua pasti akan menemukan penyelesaian secara hukum dan tentu dengan hukum yang sehat.

Indonesia butuh lingkungan poli­tik yang demokratis, hal tersebut dapat diwujudkan dengan penguatan nilai­nilai dan meletakkan konstitusi sebagai dasar legitimasi dalam partai politik. Namun, untuk kepentingan keseimbangan Politik saat ini, dukun­ gan untuk Kabinet Indonesia Maju yang notabene pendukungnya adalah partai banteng merah telah lebih dari cukup. Tidak seharusnya dan tak ada gunanya upaya penetrasi terhadap kepemimpinan Partai Demokrat, ke­ cuali memang ada seorang oknum di sekitar Presiden jokowi yang sedang bermain peran untuk masa depan. (*)

https://newmalangpos.id/carut-marut-demokrasi-di-tubuh-koalisi?amp=1

Komentar

Postingan Populer