REFLEKSI KEPEMIMPINAN : INDONESIA SEDANG DARURAT COVID atau RUPIAH
Sejak Maret 2020 pandemi Covid-19 terbukti telah membawa dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Performa pertumbuhan ekonomi nasional (PBN) yang telah berada di zona minus terjadi berturut-turut selama tiga kuartal pada 2020 dan sudah dengan sendirinya menjadi justifikasi yang sangat akurat.
Pengaruh Covid-19 pada kinerja keuangan pemerintah terlihat perlemahan tensi aktivitas ekonomi sektoral dan regional yang terus merembet pada penerimaan negara. Faktor utama penyebabnya adalah pembatasan mobilitas sosial yang semakin menyusutkan volume penerimaan yang mengalir kedalam uang negara.
Beriringan dengan macam macam kebijakan fiskal sebagai solusi ekstra demi pemulihan ekonomi. Penyusutan tarif pajak, intensif fiskal, dan masih banyak lagi keringanan yang menutup potensi penerimaan yang seharusnya bisa dikumpulkan negara.
Hal yang sama terjadi pada pos pembelanjaan negara, kenaikan anggaran belanja lebih banyak dikucurkan untuk menjaga stabilitas kelompok masyarakat yang sangat rentan agar tidak terjatuh di jurang yang lebih dalam. Maknanya, anggaran bantuan sosial tersebut juga semakin meminimalisir penerimaan kas negara.
Tren ini terus berlangsung memasuki tahun 2021. Kesenjangan antara pemasukan dan kebutuhan belanja yang lebih besar ditutup dengan hutang. Sepanjang kuartal awal 2021, posisi utang pemerintah tembus sekitar Rp 6.445,07 triliun atau ekuivalen dengan porsi 41,64% dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun rasio defisit utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang di tetapkan dalam perpres 72 dan UU keuangan negara tapi kebiasaan ini menunjukkan adanya peningkatan yang perlu di waspadai.
Alasannya sederhana. Angka PDB (sebagai faktor penyebut) yang minus niscaya akan menaikkan rasio utang. Apalagi utang nominal (sebagai unsur pembilang) juga mengalami kenaikan yang besar.
Alasan kedua, kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan berat menuntut pemerintah berperan sebagai tulang punggung ekonomi. Alhasil, kenaikan rasio utang selama pandemi Covid-19 ini tidak terlepas dari fungsi utang sebagai instrumen melawan konjungtur ekonomi.
Kenaikan rasio utang yang disampaikan menteri keuangan adalah sesuai dengan target di akhir tahun ini yang berkisar di antara 41%-43% dari PDB agaknya harus diberi catatan. Penggunaan diksi 'target' memberikan kesan bahwa seakan-akan angka ini adalah angka yang harus direalisasikan. Menjadi ironi jika kemudian pemerintah dianggap 'gagal' ketika tidak mampu mencapainya.
Narasi perihal uang negara yang digunakan tersebut jika tidak diperbaiki bisa jadi memberikan pemahaman yang tidak sempurna. Utang pemerintah adalah isu yang secara politik dan ekonomi sangat sensitif. Pemahaman yang tidak proporsional bisa memantik kericuhan yang tidak perlu, bahkan kontraproduktif.
Penggunaan kata 'target' niscaya lebih tepat apabila dipasang pada sasaran yang positif, misalnya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan dan pemerataan distribusi pendapatan. Dengan mengejar angka target tersebut, pemerintah mengirim sinyal aktif positif dalam membangkitkan optimisme.
Fenomena salah kaprah juga terjadi pada penelaahan jangka menengah-panjang. Penjelasan rasio utang 41,64% masih cukup 'aman' lantaran jauh di bawah batas 60% dari PDB.
Penggunaan diksi 'aman' dengan mengacu pada peringatan rasio utang 60% menghadirkan penafsiran bahwa penambahan utang masih bisa dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, dengan atau tanpa pandemi Covid-19 sekalipun, kenaikan utang untuk membiayai defisit anggaran seolah menjadi hal yang lumrah.
Padahal, rasio utang 60% itu sendiri hingga kini masih menjadi perdebatan. Secara teknis, angka tersebut berasal dari hasil simulasi IMF berdasarkan nilai median data lintas negara yang menghubungkan antara PDB dengan utang. Artinya, tidak ada landasan ilmiah yang jelas dan kuat untuk mengklaim bahwa posisi 60% sebagai rasio yang aman.
Oleh karenanya, kaidah di tersebur tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan porsi yang 'aman'. Rasio utang terhadap PDB sebesar 60%, bahkan bisa lebih tinggi lagi, hanya cocok untuk negara maju. Sebaliknya, rasio 40% adalah rekomendasi untuk negara berkembang yang dalam jangka panjang tidak boleh dilanggar.
Lebih lanjut, mengaitkan kenaikan utang dengan merosotnya penerimaan negara bisa memberikan implikasi yang melenceng. Dalam hal ini, utang bisa dipahami sebagai substitusi temporer bagi penerimaan. Namun jika keterusan (dan nyatanya emang begitu), utang dialam bawah sadar pasti akan dianggap sebagai 'penerimaan' juga.
Narasi perihal uang negara yang terbangun tersebut jika tidak diperbaiki bisa jadi memberikan pemahaman yang tidak tepat. Utang pemerintah adalah isu yang secara politik dan ekonomi amat sangat sensitif. Pemahaman yang proporsional bisa memantik kegaduhan yang tidak perlu, bahkan kontraproduktif.
Dengan mempertimbangkan berbagai potensi efek samping di atas, komunikasi kebijakan agaknya menjadi titik tolak yang paling fundamental dalam meredam bola es yang meski tak terasa ia lama lama akan membesar seperti permasalahan utang ini. Narasi utang mutlak harus diubah. Deskripsi tentang utang harus ditekankan secara seimbang antara manfaat dan risikonya.
Utang merepresentasikan akumulasi dari defisit tiap tahun. Dengan alur logika tersebut, langkah konkret pengendalian defisit harus menjadi bagian integral dari konsolidasi fiskal. Toh, rasio defisit mulai tahun 2023 harus kembali ke pakem awal. yakni maksimum 3% dari PDB. Periode tersebut krusial untuk menjaga kredibilitas fiskal.
Pengalaman Amerika Serikat (AS) dan negara negara Eropa memberikan pelajaran yang berharga. Ketaatan otoritas keuangan AS pada regulasi menjadi modal awal untuk segera keluar dari krisis finansial global tahun 2008. Demikian pula, konsistensi negara gabungan Eropa pada Pakta Maastricht menjadi strategi primer untuk menghindari krisis utang.
Berkaca dari situ, Kementerian Keuangan (Kemkeu) dituntut untuk cerdas dalam menyiasati kendala yuridis yang ada. Upaya pengendalian rasio defisit dan utang layak diarahkan pada penggalian sumber-sumber pembiayaan yang inovatif dan kreatif demi mengurangi beban anggaran di masa mendatang.
Model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan blended financing, misalnya, dapat memberikan keuntungan atau surplus bagi APBN. Pemerintah juga masih bisa memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Dana SILPA pada masa normal akan menjadi cadangan untuk kebijakan fiskal selanjutnya.
Pada masa pandemi Covid-19, pemanfaatan SILPA akan sangat sesuai jika dialokasikan untuk memperlebar bentangan sayap fiskal, terutama belanja produktif dan efisien. Belanja ini tipikal menciptakan efek pengganda lebih besar yang pada gilirannya akan berimbas pula pada potensi kenaikan penerimaan negara.
Pada akhirnya, UU Nomor 2/2020 menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir. Jangan sampai, UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara juga akan diubah ketika rasio utang suatu saat nanti sudah mendekati 60%. Intinya, pemerintah tidak boleh lagi mengubah aturan untuk 'melegalkan' kebijakannya.


Kereennn
BalasHapusSemangat
BalasHapus